Pandemi COVID-19, Telah Membuka Setiap Topeng Pencitraan
 |
| Syaril Siddik, ST Pemerhati Kebijakan Publik |
Fakta dilapangan justru sempat terjadi penumpukan masker yang akhirnya bikin komoditasnya langka di pasar. Sejumlah orang bahkan sempat memborong sembako di swalayan untuk menimbun persediaan di rumah. Badan Kesehatan Dunia (WHO) dari PBB juga sempat menyangsikan kejumawaan Indonesia. Perwakilan WHO untuk Indonesia, Navaratnasamy Paranietharan bilang bahwa semua negara perlu untuk mempersiapkan diri.
Persiapan yang perlu dilakukan dimulai dari deteksi dini, manajemen kasus, hingga pencegahan. “Kami deklarasi bukan hanya karena outbreak di Cina, tapi karena transfusi ke negara-negara lain di luar Cina. Yang terjadi di Cina memang penting, tapi deklarasi outbreak itu penting untuk memproteksi negara-negara lain,” katanya, Senin, 24 Februari.
Namun anehnya sampai akhir Februari, fokus pemerintah terkait Covid-19 tampak hanya berotasi pada dampak ekonomi saja. Presiden Joko Widodo bahkan dalam rapat terbatas sehari setelah WHO memberikan statemen, hanya fokus pada dampak ekonomi, dari pada mitigasi kesehatan.
“Siapkan seluruh instrumen, baik moneter maupun fiskal untuk digunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi negara kita,” demikian salah satu poin arahan Jokowi kepada para pembantunya soal virus Corona ini. Sementara poin kedua, Jokowi menekankan soal memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Selain itu, ia juga meminta agar meningkatkan promosi untuk menyasar ceruk pasar wisman yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi Cina, Korea, dan Jepang. Ketiga negara itu memang tercatat sebagai negara dengan wabah Corona cukup akut.
Di hari yang sama, WHO merekam 80.239 kasus terinfeksi Corona dan 2.700 kematian di seluruh dunia. Negara lain juga ketar-ketir menangani virus Corona dan mulai memberlakuan travel banned di sana sini, Indonesia justru melakukan sebaliknya: pemerintah menganggarkan Rp 72 miliar untuk mendanai pengguna media sosial atau influencer dalam paket insentif pariwisata guna menangkal efek negatif penyebaran virus Corona.
Anggaran senilai Rp 72 miliar ini diklaim dapat meningkatkan promosi pariwisata, sehingga lebih banyak orang mau bepergian ke destinasi di Indonesia. “Kemudian ada untuk anggaran promosi Rp 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar. Dan influencer sebanyak Rp72 miliar,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Selasa, 25 Februari.
Dari pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah ini, nampak sekali terlalu santuy dan terkesan menganggap remeh urusan wabah Covid-19 ini. Akhirnya terbukti pada 2 Maret, hari dimana Presiden Jokowi mengumumkan dua pasien pertama positif virus Covid-19, ia mengklaim bahwa pendeteksian dua pasien itu adalah hasil penelusuran pemerintah. “Tim dari Indonesia sendiri yang menelusuri,” ungkapnya.
Namun, menurut keterangan Pasien 1 sendiri lewat siaran pers, ia tahu bahwa dirinya mungkin terinfeksi Covid-19 karena ditelepon seorang warga Jepang, yang sempat berjumpa disebuah bar di Kemang, Jakarta pada 14 Februari. WNI asal Depok itu masih didiagnosis Bronkitis pada 26 Februari di RS Mitra Keluarga Depok.
Sehari kemudian, rekannya yang warga negara Jepang, meneleponnya untuk mengabarkan kalau dirinya positif terinfeksi Covid-19 dan dirawat disebuah RS Swasta di Malaysia. Mereka ditransfer ke RS Sulianti Suroso pada 29 Februari, tanpa diberitahu bahwa hasil pemeriksaan spesimennya positif Covid-19.
Usai pengumuman oleh Presiden Jokowi, pasien ini lalu mengkonfrontir kepada dokter yang menanganinya. Barulah dokter memberi tahu bahwa pasien ke-1 dan ke-2 tersebut positif Corona. Perbedaan pernyataan ini menimbulkan pertanyaan: Betulkah pemerintah, terutama Kemenkes telah aktif menyelenggarakan penelurusan? Kegaduhan informasi itu konon jadi salah satu alasan Presiden Jokowi menunjuk satu juru bicara khusus untuk penanganan Covid-19. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto resmi ditunjuk pada Selasa, 3 Maret, sehari setelah Presiden mengumumkan pasien 1 dan pasien 2.
Sudah hampir sebulan sejak Indonesia melaporkan adanya kasus pertama pasien virus corona pada 2 Maret 2020 ini, hingga Selasa (31/3/2020) tercatat telah ada 1.528 pasien positif virus corona. Sementara itu dari jumlah tersebut, 81 pasien telah dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal dunia. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19. Tercatat sampai dengan tanggal 9 April 2020, satu bulan lebih dengan 3.293 kasus baru, maka ada 2.956 kasus positif yang dikonfirmasi. Sementara dengan tambahan 6 pasien maka total pasien sembuh 252 orang. Sedangkan dengan 14 kasus meninggal, maka total pasien meninggal karena corona dalam sebulan 280 kasus.(tirto.id)
Dengan banyaknya kasus yang telah menelan korban jiwa akibat dari wabah ini, sesungguhnya telah menampakkan bahwa Negara Indonesia dalam hal ini Pemerintahan Presiden Jokowi tidak serius dan terkesan lamban dalam mengambil keputusan. Sejak awal kasus ini merebak di Kota Wuhan China Pemerintah Indonesia (Jokowi) juga seolah menjadi sok pahlawan dengan berencana akan siap memberikan bantuan kepada China jika diperlukan. Pernyataan ini sungguh memalukan setelah Indonesia masuk dalam negara yang terjangkit Covid-19.
Secara faktual Indonesia tidak siap dalam menangani wabah ini, terbukti peralatan yang sangat kurang baik dari sisi APD (Alat Perlindungan Diri) bagi tim medis maupun layanan RS (Rumah Sakit) standar kesehatan dalam penanganan khusus wabah virus Corona. Delapan orang tenaga medis yakni dokter yang telah merenggang nyawa akibat virus ini. Akibatnya mulai dari tim ahli bahkan publik pun menilai pemerintah terkesan menganggap sepeleh masalah nyawa, kritikan pun muncul dari berbagai pihak bahwa presiden Jokowi dari awal terlalu menganggap remeh wabah Covid-19 ini.
Orientasi hanya pada dampak ekonomi sementara penularan virus yang jelas-jelas berakibat fatal yaitu kematian anak bangsa tidak menjadi prioritas utama. Opsi lockdown yang justru sangat efektif untuk memutus transmisi penyebaran virus tidak dilakukan.
Beberapa daerah baik provinsi, kota sampai kabupaten menuntut adanya lockdown di wilayah masing-masing, namun Presiden Jokowi menepis semua tuntutan itu dengan mengatakan bahwa lockdown tidak dilakukan, dan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Entah apa dasarnya hingga keputusan itu tidak dilakukan, jika ekonomi lebih penting dari pada nyawa, maka apa gunanya ekonomi? Padahal peningkatan ekonomi juga adalah untuk kemakmuran rakyat, ataukah untuk kemakmuran para kapitalis? Wajar saja, Rasul pun sampai menyebutkan bahwa nyawa manusia itu tiada bandingannya, apalagi nyawa orang-orang beriman.
Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda:
Ù„َزَÙˆَالُ الدُّÙ†ْÙŠَا Ø£َÙ‡ْÙˆَÙ†ُ عَÙ„َÙ‰ اللَّÙ‡ِ Ù…ِÙ†ْ Ù‚َتْÙ„ِ Ù…ُؤْÙ…ِÙ†ٍ بِغَÙŠْرِ ØَÙ‚ٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).
Sungguh nalar akal sehat kita tidak bisa menerima kebijakan yang penuh dengan kebodohan dan penipuan terhadap publik ini. Padahal jelas telah ada UU no.6 tahun 2018, berkaitan dengan mekanisme karantina kesehatan selama 14 hari, dan kebutuhan warga negara bahkan ternak pun ditanggung oleh negara.
Jika tidak ada uang, kenapa pula selama ini gembar-gembor berkaitan dengan pemindahan ibu kota baru seolah Indonesia banyak uang? Sementara untuk memberi makan warganya dalam waktu 14 hari tidak mampu? Jika memang masalahnya tidak mampu memimpin, maka memundurkan diri adalah lebih baik.
Dengan kondisi saat ini pemimpin yang tanpa malu itu nampak topeng pencitraannya selama ini terbuka satu demi satu, ketidak mampuan dia dalam memimpin dan mengambil kebijakan sangat jelas terlihat saat ini. Alih-alih menerapkan UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, malah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan kebijakan darurat sipil untuk dipadukan dengan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran Corona di Indonesia. Rencana penetapan darurat sipil ini pun menimbulkan penolakan.
Melihat kondisi saat ini kita tidak bisa berharap banyak, kita hanya bisa berharap kepada Allah semoga wabah ini cepat berakhir. Namun umat ini harus meyakini, selama mereka tidak dipimpin oleh orang amanah yang mencintai mereka, serta diatur dengan hukum Allah SWT, maka keterpurukan dan kebinasaan tidak dapat dihindarkan.
Inilah saatnya ummat ini bangkit dan mengambil Islam sebagai aturan untuk mengatur tatanan kehidupan mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena hanya dengan itu umat ini bisa dihindarkan dari berbagai kezaliman dan malapetaka.
Wallahualam.(*
Post a Comment