Bantuan tak Tersalur, Disribusi Amburadul?

Oleh: Wa Ode Sukmawati 

( Anggota Komunitas Menulis untuk Peradaban) 

Ditengah kerasnya beban hidup yang dijalani masyarakat saat ini akibat pandemi yang entah kapan akan berakhir, membuat masyarakat semakin resah. Dampak negatif yang timbul karna adanya pandemi ini telah membuat perekonomian merosot. Tak hanya masyarakat menengah kebawah, masyarakat yang mempunyai predikat kaya pun mengeluh akibat ganasnya dampak buruk dari wabah Covid-19. 

Demi mengurangi beban rakyat, pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dengan harapan bantuan akan terdistribusi ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara merata dan tepat. Namun, setelah dilakukan pengecekkan, DPRD Sulawesi Tenggara menemukan masih ada warga yang terdampak pandemi Covid-19 yang hingga saat ini sama sekali belum menerima bantuan sosial yang digelontarkan pemerintah. 

Hal ini diketahui oleh Pansus Covid-19 DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) yang melakukan uji petik terhadap penyaluran bantuan sosial Pemprov Sultra disejumlah kelurahan di Kota Baubau. Di Kelurahan Tomba ditemukan sebanyak 236 KK belum pernah mendapat bantuan. Sementara di Kelurahan Palabusa sebanyak 20 KK belum pernah mendapatkan bantuan. "Ini tidak menutup kemungkinan di Kelurahan lain juga ada. Nah ini akan menjadi catatan untuk kami bawa dirapat Pansus bersama OPD-OPD penyalur bantuan itu". Ungkap Sekretaris Pansus Covid-19 DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya di Kendari. AntaraSultra/6/7/20. 

Disribusi Amburadul

Banyaknya bantuan yang belum tersalurkan pada masyarakat adalah hal yang wajar. Akibat bantuan pemerintah yang disalurkan tak merata dan pengurangan bantuan dari pihak distributor. Miris memang, masyarakat sedang mengalami keterpurukan, membutuhkan uluran tangan pemerintah. Namun bantuan tak kunjung datang. Masyarakat hanya bisa pasrah dan gigit jari menghadapi dampak dari wabah Covid-19 ini. Keseriusan pemerintah dalam memberi bantuanpun dipertanyakan.

Dikutip dari RRI, Kamis/5/2020. Menurut anggota DPR Kota Baubau, Acep Sulfan yang menyoroti penyaluran bantuan sosial (Bansos), pasalnya masih banyak kepala keluarga layak menerima, namun tidak terdata sebagai penerima Bansos. Ia menilai penyaluran Bansos Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau belum maksimal dan terkesan amburadul. 

Apa yang disampaikan oleh Acep Sulfan merupakan hal wajar yang terjadi di sistem saat ini. Mengingat dalam sistem kapitalis rakyat tak pernah diutamakan. Hidup di sistem kapitalisme memang sungguh menyesakkan. Masyarakat harus bertahan hidup dari kaum kapitalis yang hanya mementingkan diri sendiri. Bantuan dijadikan ajang pencitraan. Mengharap kebijakan yang adil tentu hanyalah sebuah mimpi dalam demokrasi.

Pemimpin Harus Hadir

Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan negara. Dalam Islam, pemimpin adalah raa'in (pengurus rakyat). Sebagaimana sabda Rasulullah "Imam/khalifah adalah pengurus dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya"( HR. Muslim dan Ahmad). Pemimpin harus bisa menjalankan fungsinya dengan tepat. Selain sebagai raa'in, juga sebagai junnah yang akan selalu ada bagi umat. Rakyat tak akan merasa sendirian menghadapi masalah, sebab ada raa'in yang selalu siap menjalankan tugasnya dengan tepat. 

Dalam menghadapi masa pandemi. Islam menjamin kebutuhan dengan tak memandang kaya maupun miskin. Pengusaha atau bukan. Jaminan kebutuhan itu diberikan secara merata kepada rakyat, tanpa proses administrasi. Itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi. Mengingat dampak dari pandemi dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik kaya maupun miskin. 

Aturan Islam memang mengagumkan. Sistem yang pernah mengatur umat manusia selama 13 abad ini tentu tak main-main dalam mengurus rakyat. Islam yang datangnya dari Pencipta manusia mempunyai aturan yang dibutuhkan manusia. Maka kembali pada aturanNya merupakan sebuah keharusan.

Wallahualam.(*)