Bukan Otokrasi Maupun Demokrasi, Khilafah Solusi Atasi Pandemi

Oleh: Nurhayati, S.E. (Relawan Opini)

Segala pujian dan pembelaan telah banyak mereka ucapkan, berusaha untuk terus menunjukkan kelebihan sistem yang sekarang dianut, tapi sayang sekian kali pula mereka gagal melakukannya. 

Dikutip dari CNN Indonesia (3/9/2020), Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19).  Tito menyebut negara dengan pemerintahan seperti itu mudah untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang. 

Sementara, kata Tito, negara penganut demokrasi seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat cenderung mengalami kesulitan karena pemerintah tidak bisa memaksakan rakyatnya. Ia mencontohkan sulitnya menerapkan protokol kesehatan di Indonesia. Padahal, tindakan yang dilakukan sederhana, seperti mencuci tangan, menjaga jarak , dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Adanya fakta di atas, sesungguhnya telah membuka kebobrokkan sistem saat ini yang diterapkan. Ialah sistem demokrasi yang memang telah gagal dari awal untuk mengatur masyarakat. 

Adapun pernyataan bahwa karena sistem demokrasi tidak bisa memaksa masyarakat untuk patuh, hanyalah sebagai pengalihan agar menutupi rusaknya rezim saat ini. Menjadikan masyarakat biang masalah terhadap meningkatnya pasien positif Covid-19 merupakan sikap cuci tangan dari akibat penerapan sistem saat ini.

Jelas telah nyata, negara demokrasi yang selama ini mereka banggakan terbukti gagal hadapi wabah. Kemudian, para penguasa beralibi bahwa dengan menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19). 

Seperti jatuh ke lubang yang sama, pilihan tersebut bukanlah pilihan yang sehat, karena telah nyata kegagalannya walaupun mereka menekankan dengan pemerintahan otokrasi atau oligarki masyarakat dapat dikendalikan dengan keras, contohnya Cina dan Vietnam.

Bukanlah pilihan yang sehat, karena masyarakat bukan untuk diberi tindakan keras, karena pada dasarnya masyarakat perlu diriayah, diberi pemahaman dan diberi aturan yang sesuai fitrah manusia.

Oleh karena itu, pernyataan yang menyesatkan demi mempertahankan system demokrasi, kemudian mencari pilihan lain yang sama rusaknya, menunjukkan bahwa pada realitanya negeri ini membutuhkan kembali tegaknya sistem khilafah. Karena hanya dengan khilafah, negara berdaulat karena aturan yang dipakai adalah aturan sang pencipta yang mengetahui kebutuhan manusia.

Adalah kebutuhan umat untuk makin mengenal sistem khilafah yang mampu memberikan solusi karena berasal dari Dzat Maha Tahu dan menghasilkan kepatuhan permanen masyarakat terhadap aturan karena dorongan iman, bukan karena ketakutan terhadap sanksi.

Wallahualam bissawab.(*)