Haruskah Isolasi Mandiri Dihapuskan Bagi Pasien Positif Covid-19 Gejala Ringan?

 

Oleh: Silmi Kaffah (Pemerhati Sosial)

Pemerintah DKI Jakarta akan meniadakan isolasi mandiri khusus bagi pasien positif Covid-19 bergejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG). Mereka harus menjalani isolasi ditempat yang disediakan pemerintah, baik rumah sakit, Wisma Altlet, dan lokasi lainnya, bukan di rumah masing-masing. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan untuk mengisolasi orang di tempat milik pemerintah. "Sedang disiapkan regulasinya bahwa isolasi mandiri itu dikelola oleh pemerintah sehingga lebih efektif dalam memutus mata rantai Covid-19," kata Anies dalam rekaman suara yang diberikan Humas DKI. Tempo.co (01/09/2020)

Menurut dia, tidak semua orang yang terinfeksi virus corona dapat mengisolasi diri dengan baik di rumah. Anies ragu pasien bisa disiplin dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang protokol kesehatan selama isolasi. Mereka yang dianjurkan isolasi mandiri di fasilitas milik pemerintah hanya penduduk di permukiman padat. Sementara warga yang rumahnya cukup memadai bisa isolasi mandiri di tempat masing-masing. Namun, ke depannya ketentuan ini tak lagi berlaku. "Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah," ucap dia. 

Akan tetapi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra juga, Mohamad Taufik, tak setuju dengan rencana Anies ini. Alasannya akan menambah beban fasilitas kesehatan. Sampai akhir Agustus 2020 saja, 70 persen tempat tidur isolasi dan ruang ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 Jakarta sudah terisi. Tempo.co (05/09/2020)

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak juga mengecam kebijakan larangan isolasi mandiri. Menurutnya langkah Pemprov DKI gegabah dan hanya menambah beban tenaga medis yang sudah selama enam bulan menjadi garda terdepan melawan Covid-19. "Mengatakan isolasi mandiri tidak efektif lalu akan mengisolasi penderita Covid-19 di RS adalah tidak tepat. Selain secara ilmiah tidak tepat karena banyak yang OTG (orang tanpa gejala) atau suspek, dan sebagian sakitnya ringan dan tidak butuh perawatan, beban tenaga medis menjadi sangat berat," kata Gilbert. 

Gilbert lantas mengungkit kasus kematian 100 dokter di Indonesia ketika berjuang melawan penyakit menular ini. Jangan sampai peristiwa ini kembali terulang karena beratnya tanggung jawab yang harus diemban. "Saat ini sudah lebih dari 100 orang dokter yang meninggal. Penting memberikan 1 hari cuti tiap minggu buat mereka yang bertugas," tegasnya. Akurat.co (4/09/2020)

Akar Masalah

Jelas kebijakan ini sejalan dengan realita kegagalan sistem sekularisme-Kapitalisme. Pemerintah gagal menyiapkan tenaga medis secara kuantitas dan kualitas memadai untuk menangani Covid-19. Hal ini dikarenakan kegagalan lain dari pemerintah dalam menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang layanan kesehatan. Juga gagal memberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Padahal secara logis Isolasi inilah pilihan yang terbaik untuk dilakukan. Sedari awal, semestinya pemerintah melakukan kebijakan ini untuk menghentikan sebaran virus.

Rencana pemerintah DKI mengkarantina semua warga positif covid, dianggap opsi buruk karena menabrak realita kegagalan pemerintah menyiapkan tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatan. Bukankah ini merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk menyediakan fasilitas kesehatan guna terpenuhi kebutuhan kesehatan warga?

Selain itu, secara logis menyediakan fasilitas kesehatan terbaik adalah pilihan yang semestinya diambil sejak awal untuk menghentikan sebaran virus. Namun, yang dapat dilakukan pemerintah hanya sampai pada menghindari. Oleh karenanya ketercapaian pemenuhan ini dianggap gagal, hal ini tak heran terjadi mengingat sistem yang berlaku saat ini adalah kapitalisme-sekularisme yang pondasi utamanya adalah asas manfaat. Sehingga segala sesuatu diukur dengan uang dan keuntungan. Yang tentu tidak sama sekali berpihak pada rakyat.

Solusi Islam

Berbeda dengan Islam dalam menuntaskan masalah sebaran wabah. Karantina pembawa virus dan area tertentu yang menjadi sumber sebaran inilah yang direkomendasikan Islam. Selain itu kewajiban negara menyediakan semua fasilitas dan sarana kesehatan, bisa diwujudkan dengan sumber anggaran yang ditetapkan syara. Dalam sistem Islam, negara khilafah berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai dalam mengatasi penyebaran virus. Fasilitas ini sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui anggaran yang dimiliki. 

Sumber anggarannya didapat dari pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara yang disimpan di kas negara yaitu baitul mal. Kalau pun dana di baitul mal tidak mencukupi, maka negara boleh menarik dana dari masyarakat yang mampu untuk menopang kekurangannya. Inilah aturan yang datang dari sang pencipta sehingga tidak ada kekurangan sedikitpun. Bahkan mampu menyelesaikan semua problematika umat, termasuk penanganan wabah secara tuntas. 

Sehingga, negara akan mampu memberikan layanan kesehatan yang terbaik dan gratis kepada masyarakat. Baik yang berada diwilayah terpapar maupun diwilayah bebas wabah. Sebelum dan saat terjadi wabah, negara tetap berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana yang memadai. 

Wallahualam bissawab.(*)