Ilusi Kesejahteraan Perempuan Dalam Sistem Kapitalis Sekuler

Oleh: Nanianti (Aktivis Dakwah Muslimah)

Setiap perempuan berhak mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki dalam berbagai hal, termasuk perolehan upah kerja. Namun sayangnya, hingga saat ini data global yang dirilis oleh UN Women menunjukkan bahwa perempuan masih dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan perkiraan kesenjangan upah sebesar 16 persen. 

Sedangkan di Indonesia sendiri, data menunjukkan perempuan memperoleh pendapatan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. Data yang sama juga menyatakan bahwa perempuan yang sudah memiliki anak, angka selisih gajinya jauh lebih besar dengan laki-laki. Tentu saja perbedaan upah tersebut berdampak buruk bagi ekonomi perempuan. Terutama pada masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. 

Selain itu, posisi perempuan di dunia kerja juga masih kurang kuat. Hingga saat ini kebanyakan perempuan masih banyak berada di pekerjaan informal. Sehingga ketika ada pandemi seperti sekarang ini, tak sedikit pekerja perempuan yang harus hidup tanpa memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan sosial. Tak hanya itu, pekerjaan mereka pun juga banyak mengalami hambatan, karena ada banyak perempuan yang bekerja di industri yang terdampak Covid-19, mulai industri akomodasi, hingga penjualan dan manufaktur. 

Pendidikan tinggi tidak menjamin perempuan mendapat upah yang setara dengan laki-laki. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke bawah atau perempuan yang memiliki pendidikan rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak juga perempuan yang memiliki gelar D3/D4 atau sarjana, tapi upahnya masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi tidak mengurangi angka kesenjangan upah berdasarkan gender. 

Iming-iming kesejahteraan semu ala Kapitalis 

Berangkat dari isu ini, untuk pertama kalinya Indonesia bersama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), turut berpartisipasi dalam merayakan Hari Kesetaraan Upah Internasional yang jatuh pada 18 September. Perayaan tersebut juga sebagai bentuk komitmen dari PBB untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan menentang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. 

Momen ini juga turut didukung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UN Women, dua badan PBB yang memimpin pendirian Koalisi Internasional untuk Kesetaraan Upah (Equal Pay International Coalition/ EPIC), bersama dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). 

“Prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama telah tertuang dalam Konstitusi ILO tahun 1919. Seratus tahun terlalu lama untuk menunggu dan kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan kesetaraan upah untuk pekerjaan bernilai sama menjadi kenyataan. ILO terus mendukung Indonesia mewujudkan kesetaraan upah di negara ini,” ungkap Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia.

Inilah basa basi sistem kapitalis sekuler mengatasi masalah kaum perempuan. Fakta kesenjangan diselesaikan dengan seremoni hari kesetaraan upah. Perhatian kesejahteraan perempuan juga diselesaikan dengan dengan cara eksploitatif yakni mendorong perempuan bekerja tanpa khawatir terhadap kesenjangan upahnya, juga dengan menghilangkan hambatan (peran domestik) untuk terjun kesemua jenis pekerjaan agar tidak menuntut Megan's menjamin kesejahteraannya. 

Semua kampanye itu dideraskan barat, karena mereka menyadari sulit menghapus naluri seorang perempuan untuk bertahan dalam rumah dan mendampingi buah hatinya, karena itu harus ada iming-iming sepadan yang mampu menyeret mereka keluar dari habitats ternyamannya, menjadi Ibu full time. 

Karena itu dunia beramai-ramai mengkampanyekan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan agar mereka tidak membebani negara dengan tunjangan gratis di hari tua karena tidak memiliki tabungan atau asuransi.

Khilafah Melindungi dan Menjamin Kesejahteraan Perempuan

Islam memiliki aturan yang komperehensif yang menjamin keadilan bagi siapapun termasuk perempuan. Hanya sistem Islam yang memberi solusi dari setiap persoalan kehidupan yang berangkat dari pandangan universal mengenai perempuan. Yakni pandangan yang melihat perempuan sebagai bagian dari masyarakat manusia, yang hidup berdampingan secara harmonis dan damai dengan laki-laki dalam kancah kehidupan ini.

Islam telah menetapkan hukum-hukum syara dengan sangat rinci dan detail. Dengan hukum syara ini semua persoalan perempuan akan diselesaikan secara tuntas dan adil, kemuliaan perempuan juga akan terjaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang menetapkan peran dan posisi yang strategis dan mulia bagi perempuan, yakni sebagai pendidik dan penjaga generasi. Dan Islam menetapkan negara untuk menjamin agar person dan posisi strategis dan Malia melalui penerapan hukum syara secara utuh dan konsisten. Hukum Islam yang total ini tidak akan berfungsi dengan sempurna kecuali hanya dalam wadah institusi Daulah Khilafah Islamiyah.

Khilafah Islam tidak saja mempersiapkan kaum perempuan kompeten menjadi Ibu dan pengelola rumah tangga, namun juga mempersiapkan kaum perempuan agar mampu menjalankan fungsi publik yang disyariatkan baginya. Modal sebagai anggota parpol, anggota majelis umat,dokter,guru dan berbagai keahlian lain yang selaras dengan fitrah perempuan dan penting bagi eksistensi kepemimpinan peradaban Islam.

 Wallahualam bissawab[*]