Melejitkan Aspal Buton

 

JAZIRAH Negeri Khalifatul Khamis punya segudang potensi, salah satunya Aspal Buton. Kenapa belum dioptimalisasi penggunaanya?

Oleh: Abu Syah Jihad FS (*)

BARU saja Wabup Buton, Iis Eliyanti membeberkan aspal Buton ke hadapan Menparekraf, Sandiaga Uno, Senin (7/6). Dia menawarkan konsep wisata edukasi Aspal Buton. (publiksatu.co)

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Kadin Sultra, Anton Timbang, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6), menyampaikan, Sultra akhirnya dipilih sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) VII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 25–30 Juni 2021.

Mukadimah

Menurutnya, ini sebagai kesempatan yang baik bagi Sultra. "Yang paling terpenting, gubernur dan kami ingin dengan momen Munas yang dihadiri presiden, kami ingin launching yang namanya aspal Buton," katanya. (gatra.com)

Peluncuran aspal Buton ini sangat penting, mengingat ini merupakan harta kekayaan Indonesia yang belum diproduksi massal. Padahal, kebutuhan aspal secara nasional begitu besar sehingga Indonesia harus impor dari Singapura. Indonesia mengimpor 1,3 juta sampai 1,4 juta ton aspal per tahun yang menguras cadangan devisa negara sekitar Rp40 sampai Rp 46 triliun.

"Kita punya aspal sendiri. Nah momentum inilah yang kita ingin ambil pada saat Munas. Jadi tidak ada tendensi lain persoalan dukung mendukung [calon] karena itu sudah jauh hari kami targetkan sebelum ada deklarasi calon," ujarnya.

Ia mengharapkan Munas yang rencananya dihadiri presiden, menteri, serta para pengusaha naungan Kadin ini, melahirkan minat investor untuk mengembangkan aspal Buton. Selain itu, pihaknya mengharapkan agar Keputusan Presiden (Kepres) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton segera diterbitkan.

"Lewat Munas ini kan seluruh pengusaha besar Indonesia hadir, menterinya hadir, presidennya hadir. Nah momen ini yang harus dijelaskan [soal aspal]," ujarnya.

Ia melanjutkan, aspal alam hanya ditemukan di Trinidad dan Buton. Sedangkan yang lainnya merupakan aspal minyak. Adapun cadangan aspal di Trinidad diperkirakan akan habis dalam waktu 20 tahun ke depan, sedangkan cadangan aspal Buton butuh waktu 360 tahun baru bisa habis dengan asumsi produksi 1 juta per tahun.

Anton berharap, aspal Buton dapat digunakan secara maksimal, minimal untuk wilayah Sultra sehingga tidak perlu lagi tergantung dengan impor aspal cair. Adapun yang sudah menggunakan aspal dari Buton, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

"Tadinya saya ingin mengajak untuk membangun pabrik [aspal] di daerahnya masing-masing, tapi kalau KEK ini ada, maka saya mengajak ayo investasi ke Buton, bangun pabrikmu di situ, nanti hasil produksinya baru kirim ke daerah lain," ujar Anton.

Realitas Empiris

Sebelumnya Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia juga sudah berkunjung ke Buton melihat dari dekat potensi aspal Buton. Diaspora Buton itu yakin ke depan aspal Buton akan menjadi salah satu komuditas ekspor.

Apalagi pemerintah pusat sudah menelurkan kebijakan penggunaan aspal Buton. Sayangnya hingga kini masih ada daerah menggunakan aspal impor.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menerangkan Indonesia telah membangun jalan dengan Asbuton sejak tahun 1926, tetapi baru kali ini industri Asbuton dibangun menggunakan high technology. Ia pun berharap industri Asbuton ini dapat segera terealisasi karena sudah ada kebijakan pemerintah yang mengatur.

Sebagai informasi, terdapat tujuh jenis Aspal Buton, yakni B 5/20 Buton Granular Asphalt (BGA), B 50/30 Lawele Granular Asphalt (LGA), pracampur performance grade (PG) 70, pracampur PG 76, pracampur, cold paving hot mix Asbuton (CPHMA), dan Asbuton Murni. Dengan kapasitas terpasang sebanyak 1.995.000 ton per tahun, target produksi di Indonesia pada 2021 baru sepertiganya, yakni sebesar 705,300 ton per tahun. 

Direktur Utama PT Kartika Prima Abadi Irwan Hermanto menyampaikan untuk pengolahan ekstraksi tahap 1 di Buton, pabrik memiliki kapasitas terpasang sebanyak 100.000 ton aspal ekstrak. Sedangkan di ekstraksi tahap 2 di tahun 2025, pabrik akan memiliki kapasitas terpasang sebanyak 500.000 ton aspal ekstrak per tahun.

Pada tahun ini, diharapkan pemanfaatan Asbuton sebagai produk dalam negeri dapat meningkat sehingga bisa menaikan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 30 persen-89 persen. Untuk mewujudkan hal tersebut Ayodhia mengatakan diperlukan usaha dari berbagai aspek, mulai dari sektor hulu atau industri pertambangan, hingga sektor hilir atau industri pengolahan tambang.

Terkait sektor industri, perlu diperhatikan kesiapan untuk mengolah Asbuton menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konstruksi jalan sehingga Asbuton dapat mulai digunakan untuk jalan desa, kabupaten/kota, dan provinsi di Indonesia, tentunya untuk kebutuhan jangka panjang negara. 

“Penyiapan infrastruktur pelabuhan dan jalan akses menjadi sangat penting untuk dapat mengirim produk Asbuton ke seluruh wilayah di Indonesia,” sebut Ayodhia.

Apabila hingga tahun 2025 terjadi peningkatan kapasitas Asbuton sebesar 33 persen, maka Asbuton akan mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional sebesar 49,36 persen. Sisanya, sebesar 37,08 persen kebutuhan aspal akan diisi oleh Aspal Minyak Pertamina dan 13,61 persen akan diisi oleh Aspal Minyak Impor.(republika.co.id)

Solusi Syariah

Secara syariah, bahan tambang adalah kepemilikan umum. Pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk melakukan riayah.

Untuk barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas maka individu tidak boleh menguasainya sebab barang tambang tersebut termasuk harta milik umum dan hasilnya masuk dalam kas Baitul Mal. Rasulullah bersabda, “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api” (HR Abu Dawud). Hadis ini juga menegaskan yang termasuk harta milik umum adalah SDA yang sifat pembentukannya menghalangi individu untuk memilikinya. Termasuk aspal Buton.

Dengan demikian penguasaan SDA di tangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada kemananan penyedian komoditas primer untuk keperluan pertahanan dan perekonomian Khilafah, tetapi juga menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah pada pos harta milik umum.

 

Khatimah 

Emas hitam aspal Buton akan optimal bila secara operasional dikendalikan Khilafah untuk melakukan riayah. Dengan demikian akan melejitkan aspal Buton.[**]

(*)Khadim Majelis Nafsiyah Islamiyah (MNI) Kepulauan Buton (Kepton)