Basis Data, Kamuflase Di Balik Pengendalian Pandemi

 

 drg Endartini Kusumastuti (Praktisi Kesehatan Kota Kendari)

Kasus harian Covid-19 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya jumlah tes Covid-19 yang terdata pemerintah. Data dan fakta itu menunjukkan sangat prematur jika menyatakan bahwa pandemi sudah terkendali.  

 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Yanuar Nugroho menyebut, menurunnya angka kasus virus corona beberapa waktu belakangan disebabkan karena berkurangnya jumlah testing Covid-19. Oleh karenanya, ia menilai, data penurunan kasus Covid-19 bermasalah. Klaim bahwa angka kasus menurun sedangkan jumlah tes juga menurun, ini problematik. Tentu saja kalau jumlah tes diturunkan maka kasus menurun. Yanuar khawatir data penurunan kasus Covid-19 akan dijadikan dasar pemerintah untuk melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui capaian testing dan tracing di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 mengalami penurunan dalam 3 hari terakhir. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hanya 5 kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki jumlah tes Covid-19 mendekati target atau di atas 90 persen.

Selama 1,5 tahun pandemi  pemerintah pusat dan daerah banyak berakrobat dengan angka-angka dan diduga memanipulasi data demi penilaian keberhasilan penanganan pandemi. Hampir sebulan PPKM belum memberi harapan menuju babak akhir pandemi di Indonesia. Merasa  kalang kabut menyikapi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi rupanya ingin masyarakat melupakan seruannya untuk hidup damai bersama Corona. Kini pemerintah tak berdaya, berharap penuh kepada seluruh masyarakat untuk bersatu padu melawan pandemi.

 

Pandemi adalah problem kesehatan yang membutuhkan solusi tepat sesuai rekomendasi para pakar dan ahli terkait di bidang kesehatan. Bahwa Covid-19 adalah penyakit menular yang mudah menyebar melalui orang tanpa harus menunjukkan gejala. Kondisi akut pada pernafasan dapat meningkatkan besarnya risiko kematian bila tidak segera mendapatkan pertolongan medis. Maka, penanganan Covid-19 hanya efektif melalui pemisahan sempurna antara si sakit dan masyarakat yang sehat.

 

Karantina wilayah secara total adalah solusi paling tepat dalam kondisi pandemi ini. Hampir seluruh pakar dan ahli epidemiologi menyampaikan kebijakan ini untuk diterapkan, namun alih-alih melawan pandemi, justru yang diterapkan bertolak belakang. Angka kasus makin melonjak tak terkendali meski kebijakan PPKM diterapkan.

 

Kebijakan berfokus pada penuntasan pandemi sangat mendesak diimplementasi, sedangkan pengendalian data hanya menjadi tameng bagi pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab menuntaskan pandemi. Penyelesaian pandemi tidak cukup bermodalkan data yang dikirimkan dari masing-masing wilayah ke pusat. Apalagi jika tiap daerah memiliki sistem manajemen pelaporan yang berbeda, input data jelas akan berbeda.

 

Kondisi riil di lapangan tidak bisa sekedar ditulis di atas laporan data. Birokrasi yang seperti ini semestinya menjadi evaluasi seluruh instansi. Pelaporan atas dasar ‘keinginan’ atasan adalah peninggalan jaman feodalisme dimana bawahan hanya berfokus pada hasil di atas kertas, tanpa melihat operasional yang sedang dijalankan di masyarakat.

 

Peninggalan penjajahan kapitalis inilah yang masih digunakan hingga saat ini. Hasil dengan basis data angka tidak merepresentasikan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Tidak ada yang menjamin bahwa data-data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang rendah justru membuka peluang terjadinya manipulasi data sejak awal. 

 

Itulah yang terjadi ketika landasan sekulerisme kapitalis yang dijadikan patokan dalam mengambil kebijakan ketika pandemi. Sangat disayangkan, ketika data penurunan kasus per hari tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Penanganan kepada pasien pun akhirnya tidak optimal, dikarenakan kelangkaan sarana prasarana, obat-obatan dan kebutuhan rumah sakit.

 

Sayangnya paradigma kekuasaan dalam politik demokrasi sekuler telah mendidik para pemimpin untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi para kapitalis ketimbang mewujudkan jaminan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Pun akhirnya dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah gagal total karena memilih solusi sistem kapitalisme. Selama masih ada negara yang belum mampu keluar dari pandemi, maka tidak ada satu pun negara di dunia ini yang aman dari ancaman.

 

Adanya sekat nasionalisme sungguh telah menjadi penghambat proses dunia mengakhiri pandemi. Masing-masing negara tertatih-tatih tanpa penopang, tanpa penolong, hopeless. Oleh karena itu, dunia sangat membutuhkan satu kepemimpinan global yang kredibel untuk mengatasi pandemi. Ketika ideologi kapitalisme gagal. “Capitalism is not working”. Tidak ada alternatif lain untuk dunia bebas pandemi Covid-19, melainkan hanyalah ideologi Islam dengan sistem Khilafah yang diberkahi.

 

Islam jelas memiliki solusi paripurna dan sempurna. Terlebih ini adalah bukti ketundukan kita sebagai ciptaanNya yang meyakini bahwa hanya Allahlah pengatur kehidupan manusia. Persoalan pandemik akan berakhir ketika syariat diterapkan. Ini bukan hal yang mustahil atau impian semata. Karena kondisi seperti ini pernah terjadi berabad-abad silam dan mampu dilalui dengan tanpa meninggalkan banyak korban.

 

Islam memahami bahwa pemimpin ibarat perisai. Ia yang akan melindungi rakyatnya dari serangan badai apapun. Jika kelaparan, ia akan lebih dulu merasakannya. Jika kenyang, justru ia akan menjadi orang terakhir yang mengalaminya. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab. Sahabat Amr bin Ash pun melakukan hal ini saat menjadi Gubernur Mesir. Di kala penyakit thaun melanda Syam, para pemimpinnya wafat karena wabah, Beliaulah yang akhirnya mengambil alih kepemimpinan di bumi para nabi. Beliau adalah pemimpin yang rela turun tangan bersama rakyat menghadapi ujian ini. Beliau berusaha sekuat tenaga, mulai dari pengobatan, kebijakan karantina hingga kepengurusan kebutuhan.

Kebijakan Beliau yang paling dikenal adalah memerintahkan rakyat untuk beruzlah (menyendiri). Mereka diminta pergi ke gunung-gunung, memisahkan diri satu dengan yang lain. Sembari terus mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Agar memperoleh perlindungan dan ketenangan. Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Tentu negara yang memenuhinya. Tidak berselang lama dari kebijakan itu, wabah thaun ini akhirnya hilang.

Apakah keberhasilan itu semata-mata karena kualitas Umar bin Khatab atau Amr bin Ash? Bukan, semua itu karena Islam. Islam sebagai sistem kehidupan yang kompleks telah menuntun para sahabat dalam mengambil kebijakan. Dengan mengikuti perintah Nabi saw, tentang hadist saat menghadapi wabah, para Sahabat pun berhasil melewatinya.

Sistem Islam telah membentuk para pemimpin kuat imannya, taat pribadinya hingga mereka mampu menundukkan hawa nafsu dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Seluruh kebijakan terbaik mereka kerahkan semata-mata hanya karena pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Swt.(**)