ASEAN Terpecah dalam Penanganan Krisis Myanmar

Ilustrasi negara Myanmar dan warna-warni bendera Negara ASEAN

Pada tanggal 11 Juli 2023, para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Jakarta untuk pembicaraan yang didominasi oleh krisis di Myanmar, dengan blok regional terpecah belah tentang bagaimana atau apakah harus kembali terlibat dengan junta yang memerintah negara yang dilanda kudeta. 

Pertemuan dua hari Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ini sebagaimana diwartakan oleh The Jakarta Post akan diikuti oleh pembicaraan kemudian dalam minggu ini dengan Beijing, Washington dan kekuatan lainnya di mana diplomat utama AS Antony Blinken akan berusaha menekan keberanian China di Laut China Selatan.

Myanmar telah dilanda kekerasan mematikan sejak kudeta militer menjatuhkan pemerintahan Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun yang lalu dan melepaskan penindasan berdarah terhadap perbedaan pendapat. 

ASEAN telah lama dikritik sebagai toko bicara yang tidak bergigi, dan tetap terpecah belah atas upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis. Retakan-retakan itu terbuka lebar dalam sebuah draf komunike bersama yang dilihat oleh AFP, di mana bagian tentang Myanmar dibiarkan kosong karena anggota ASEAN gagal menyetujui posisi yang bersatu sebelumnya.

"Para itu masih dibahas ... negara anggota masih membutuhkan waktu untuk mengajukan pengajuan mereka," kata seorang diplomat Asia Tenggara kepada AFP. Satu-satunya waktu ASEAN gagal mengeluarkan komunike bersama adalah lebih dari satu dekade yang lalu pada tahun 2012 karena sengketa bahasa tentang Laut China Selatan. 

Anggota-anggota ASEAN membuat "upaya ekstra" dalam beberapa hari sebelum pertemuan - sebagai pendahuluan untuk pertemuan puncak para pemimpin pada bulan September - untuk menyatukan kelompok tersebut mengenai masalah Myanmar, kata diplomat tersebut dengan syarat anonim. Namun pejabat tersebut "tidak terlalu optimis" bahwa itu akan terjadi mengingat bahwa "beberapa anggota memiliki perspektif yang berbeda tentang cara menangani masalah", katanya.

Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi karena kegagalan junta untuk melaksanakan rencana lima poin, disepakati dua tahun yang lalu, untuk mengakhiri kekerasan dan memulai kembali negosiasi untuk menyelesaikan krisis. 

Upaya ASEAN untuk memulai pelaksanaan rencana itu tidak berhasil, karena junta mengabaikan kritik internasional dan menolak untuk terlibat dengan lawan-lawannya. Sementara itu, Thailand menjadi tuan rumah menteri luar negeri junta untuk pembicaraan "informal" yang kontroversial bulan lalu, memperdalam perpecahan antara anggota-anggota ASEAN. [IDN]