Data Kemiskinan: Keren di Angka, Tetapi Tidak Sesuai dengan Kenyataan
IndonesiaNeo.com --- Pengumuman penurunan jumlah orang miskin sering kali menjadi sorotan di tengah penguasa untuk menonjolkan keberhasilan ekonomi dan kebijakan pemerintah mereka. Namun, di sisi lain, masyarakat merasakan kesulitan ekonomi dengan harga barang dan jasa yang semakin tinggi dan maraknya PHK. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa jumlah orang miskin menurun dalam kondisi ekonomi yang sulit ini? Data kemiskinan ternyata memiliki ambiguitas, tampaknya "keren" tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nida Alkhair pada kolom Opini Muslimah News (22/07/2023).
Ketika kita membandingkan data kemiskinan, ternyata ukurannya sangat relatif dalam sistem kapitalisme. Apakah seseorang dianggap miskin atau tidak, tergantung pada standar garis kemiskinan yang digunakan, baik itu versi Badan Pusat Statistik (BPS) atau Bank Dunia.
Data BPS menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kenyataan di lapangan, harga-harga yang tinggi, dan gaji yang rendah membuat data ini dipertanyakan keakuratannya. Standar garis kemiskinan versi BPS terlalu rendah, dengan penghasilan sebesar Rp550.458 per kapita per bulan, yang sulit mencukupi kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga-harga.
Di sisi lain, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan ekstrem sebesar US$2,15 atau setara dengan Rp967.950 per kapita per bulan. Dengan mengacu pada standar ini, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 40 persen. Jumlah yang sangat besar dan mencerminkan kenyataan di lapangan.
Pertanyaannya, mana data yang lebih akurat? Islam menawarkan cara pengukuran kemiskinan yang berbeda, yaitu dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini adalah ukuran yang riil dan akurat. Ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka seseorang layak disebut sejahtera, bukan lagi miskin.
Konsep kemiskinan dalam Islam mengutamakan perhatian pada individu, bukan perhitungan kasar berdasarkan total pengeluaran. Dalam sistem Islam, kepemimpinan bertanggung jawab secara langsung terhadap setiap rakyatnya, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Khalifah atau wakilnya akan melakukan patroli untuk memastikan kebutuhan tiap-tiap orang terpenuhi secara riil.
Perhatian Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya muncul dari akidah yang mengakar dalam sistem ini. Khalifah beridrak silah billah, yaitu kesadaran bahwa hubungannya dengan Allah melibatkan tanggung jawab penuh terhadap setiap individu rakyatnya. Karena itu, hanya dalam sistem Islam, data kemiskinan akan akurat sejak pendataan dan penyelesaiannya pun akan efektif.
Islam mengajarkan konsep tanggung jawab kepemimpinan yang unik, yang tidak dimiliki oleh sistem lain. Dalam Islam, seorang pemimpin berada di bawah pengawasan Allah, bertanggung jawab penuh atas rakyatnya secara individu. Hanya dalam Islam, kemiskinan dapat diatasi dengan efektif karena tanggung jawab kepemimpinan dan keadilan akan terwujud dengan baik. [IDN]
Post a Comment