Dampak Konflik Lahan Terhadap Rakyat: KPA Catat Lonjakan Kasus
Indonesia Neo, NASIONAL - Mendekati akhir tahun 2023, konflik lahan terus menghiasi pemberitaan. Komnas HAM mencatat adanya 692 kasus konflik hanya dalam kurun Januari hingga September 2023, yang setara dengan empat kasus setiap hari.
Angka ini mencatatkan lonjakan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2022, selama delapan tahun kepemimpinan Jokowi (2015—2022), terdapat 2.710 kasus konflik lahan. Data Komnas HAM (2023) mencakup hanya kasus terkait proyek strategis nasional, belum termasuk konflik di sektor lain seperti properti, perkebunan, kehutanan, agrobisnis, pertambangan, fasilitas militer, pulau-pulau kecil, pesisir, dan sebagainya. Jika semua dihitung, angkanya diperkirakan jauh lebih besar.
Dilansir oleh KPA, konflik lahan selama periode 2015—2022 melibatkan lahan seluas 5,8 juta hektar, dengan sekitar 1,7 juta keluarga terdampak, setara dengan 6,8 juta jiwa. Konflik tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga diwarnai kekerasan, kriminalisasi, dan bahkan menelan korban jiwa.
Selain itu, kasus-kasus konflik di tahun 2023 belum termasuk dalam data dampak dan korban yang mencakup kasus-kasus sebelumnya. Eskalasi kasus konflik juga menjadi sorotan, terutama dengan kasus fenomenal seperti PSN Rempang Eco-City yang menggusur paksa 7.500 warga Rempang.
Kondisi ini menggambarkan problem besar dan sistemis di balik munculnya kasus-kasus konflik lahan. Mayoritas rakyat, yang berada dalam posisi lemah, harus berhadapan dengan negara atau perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar, dan seringkali dipaksa menerima keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan mereka.
Dalam menghadapi konflik lahan, pihak pemerintah seringkali berada di posisi yang bertentangan dengan rakyatnya. Kezaliman dan ketidakadilan semakin merajalela, tanpa adanya upaya serius untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan keadilan kepada rakyat.[]
Post a Comment