Kritik terhadap Penggunaan Pertumbuhan Sebagai Ukuran Kesejahteraan Ekonomi

Ilustrasi grafis pertumbuhan ekonomi

Indonesia Neo, EKONOMI - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9% pada tahun 2024, sedangkan Menkeu Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,2%, yang sedikit lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia.

Menkeu menyatakan keyakinannya dalam Economic Outlook 2024 di St. Regis, Jakarta, dengan menyebut, "Pertumbuhan 5%? Insyaallah bisa," pada Kamis (11-1-2024). Proyeksi Menkeu sejalan dengan perkiraan International Monetary Fund (IMF), yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil di angka 5% pada tahun 2023 dan 2024.

Meskipun demikian, Dr. R.A. Vidia Gati, S.E., Ak., M.E.I., seorang pengamat ekonomi, berpendapat bahwa perkiraan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan adalah ukuran yang bersifat semu. Menurutnya, penilaian tentang kesehatan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan sebenarnya tidak memberikan gambaran yang akurat.

Vidia menyoroti bahwa meskipun produksi mungkin tumbuh secara statistik, hal tersebut menjadi kurang berarti jika tidak diimbangi dengan distribusi barang dan jasa yang memadai. Pendapatan per kapita juga dianggapnya sebagai indikator yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pada setiap akhir atau awal tahun, analisis tentang prospek ekonomi di masa depan selalu muncul. Vidia menunjukkan bahwa keraguan tentang masa depan menjadi wajar, terutama di tengah kelesuan ekonomi global dan peningkatan utang yang signifikan.

Vidia mengemukakan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalisme, pertumbuhan dianggap sebagai parameter utama karena didasarkan pada pandangan bahwa manusia memiliki kebutuhan tanpa batas, sementara sumber daya terbatas. Oleh karena itu, fokus utama sistem ekonomi ini adalah pada produksi dan pertumbuhan yang diharapkan terus meningkat.

Dalam pandangan Vidia, Islam memiliki indikator ekonomi yang kontras. Islam tidak hanya memperhitungkan jumlah kekayaan, tetapi juga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan sejahtera.

Menurutnya, Islam menetapkan kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ukuran kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dihitung secara rata-rata, melainkan dipastikan setiap individu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya.

Vidia mencontohkan prinsip-prinsip ini dengan cerita tentang Umar bin Khaththab yang secara langsung membagikan gandum kepada rakyatnya saat menemukan ada yang lapar. Jaminan pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga diperkuat oleh nilai saling tolong-menolong antara sesama saudara.

Secara keseluruhan, jaminan kesejahteraan dalam Islam dibangun melalui pondasi keluarga, dengan menekankan peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan mendukung sistem saling bantu dalam masyarakat.[]