Student Loan: Negara Berbisnis dengan Rakyatnya?

Sumber: JUSTICE MONITOR

IndonesiaNeo, VIRAL - Video ini membahas isu penting yang sedang menjadi perhatian banyak mahasiswa dan masyarakat Indonesia, yaitu tingginya biaya kuliah yang memicu banyak mahasiswa mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman pendidikan atau student loan. Video ini dipresentasikan oleh Agung Wisnuwardana di kanal YouTube JUSTICE MONITOR, dan diunggah pada 27 Juli 2024. Dalam video tersebut, Agung Wisnuwardana menjelaskan beberapa aspek dari pinjaman pendidikan yang tengah dikaji oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Artikel ini akan merangkum dan menguraikan lebih lanjut isu-isu yang dibahas dalam video tersebut.

Biaya kuliah di perguruan tinggi ternama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi beban yang berat bagi banyak keluarga. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu membayar biaya tersebut tanpa bantuan, terutama dari kalangan menengah ke atas. Sementara itu, bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah, peluang untuk mengenyam pendidikan tinggi di kampus ternama sering kali hanya dapat diperoleh melalui beasiswa.

Namun, beasiswa ini memiliki keterbatasan. Tidak semua mahasiswa dapat memenuhi persyaratan ketat yang diperlukan untuk mendapatkan beasiswa, seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal dan kriteria lainnya. Akibatnya, sebagian besar mahasiswa dari kalangan kurang mampu harus mencari cara lain untuk membiayai pendidikan mereka.

Pinjaman Pendidikan: Solusi atau Beban?

Sebagai respon terhadap tantangan biaya kuliah yang tinggi, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, tengah mempertimbangkan untuk mengimplementasikan skema pinjaman pendidikan atau student loan. Tujuannya adalah memberikan alternatif pembiayaan bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah secara langsung.

Namun, solusi ini tidak tanpa kontroversi. Meskipun pinjaman pendidikan menawarkan kemudahan dalam bentuk cicilan bulanan yang tampaknya terjangkau, kenyataannya, pinjaman ini tetap menjadi beban tambahan bagi mahasiswa, terutama setelah mereka lulus dan harus mulai membayar kembali pinjaman tersebut. Agung Wisnuwardana menyoroti kekhawatiran bahwa mahasiswa yang mengambil pinjaman ini akan terbebani oleh utang dalam jangka panjang, yang pada akhirnya dapat menghambat kehidupan mereka setelah lulus.

Kritik utama terhadap kebijakan pinjaman pendidikan adalah bahwa kebijakan ini justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk "berbisnis" dengan rakyatnya daripada menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan publik. Bukannya memberikan pendidikan gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, pemerintah justru menawarkan skema utang yang pada akhirnya harus dilunasi oleh mahasiswa.

Kebijakan ini, menurut Agung Wisnuwardana, mencerminkan tata kelola negara yang cenderung kapitalistik, di mana rakyat dipaksa untuk memikul beban keuangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mencari solusi lain yang tidak membebani mahasiswa, seperti memberikan subsidi pendidikan yang lebih besar atau menerapkan kebijakan pendidikan gratis.

Salah satu kekhawatiran terbesar terkait pinjaman pendidikan adalah dampak jangka panjangnya terhadap mahasiswa dan keluarga mereka. Pinjaman pendidikan dapat menambah beban utang yang harus ditanggung oleh mahasiswa, terutama jika mereka juga memiliki pinjaman lain, seperti pinjaman pribadi atau pinjaman online (pinjol). Hal ini dapat menambah tekanan finansial yang sudah ada dan mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

Selain itu, Agung Wisnuwardana menekankan pentingnya edukasi yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa dan keluarga mereka untuk memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi jangka panjang dari mengambil pinjaman, termasuk bunga yang terus bertambah seiring waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, ada seruan untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Evaluasi ini harus mencakup reformasi dalam sistem ekonomi dan politik yang mendukung pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan tanpa membebani rakyat. Negara harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama ke pendidikan tinggi tanpa harus terjerat utang.

Pemerintah juga perlu memberikan edukasi yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan kepada mahasiswa dan keluarga mereka. Ini penting agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang bagaimana membiayai pendidikan mereka dan menghindari utang yang berlebihan.

Ulasan tentang pinjaman pendidikan di Indonesia, seperti yang dipresentasikan oleh Agung Wisnuwardana di kanal YouTube JUSTICE MONITOR, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak mahasiswa dalam mengakses pendidikan tinggi. Meskipun skema student loan tampak sebagai solusi jangka pendek, ada kekhawatiran serius tentang dampak jangka panjangnya. Untuk itu, perlu ada dialog yang lebih luas dan evaluasi mendalam tentang bagaimana negara dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua warganya.[]