Menyoal Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR

Oleh: Febi Arfanti*)

IndonesiaNeo, OPINI - Merogoh kocek yang fantastik inilah besar anggaran tunjangan perumahan anggota DPR 2024- 2029, berkisar dari Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," kata peneliti ICW Seira Tamara dalam keterangan tertulis (Kompas.com 11/10/2024).

Disisi lain di telusuri adanya pengadaan DPR menggunakan sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024. Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada tahun 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar. Hal ini menunjukan bahwa telah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Ditambah lagi dengan adanya, tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan penelusuran dari sejumlah media, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa per bulan anggota DPR akan menerima tambahan tunjangan untuk perumahan sekitar Rp50-70 juta.

Inilah gambaran negeri yang menerapkan sistem kapitalis sekuler, dimana kepentingan para penguasa di atas segala galanya. Tentu saja ini adalah konsekuensi logis dari mahalnya biaya politik, sehingga fasilitas mewah dan segala tunjangan yang mereka dapatkan setelah terpilih seolah menjadi hak yang wajar untuk mereka nikmati. Sementara itu, dengan segala kepentingan kepentingan yang mereka emban,entah itu kepentingan partai, kepentingan pemodal,kepentingan pengusaha dan tentu saja kepentingan penguasa, bagaiman bisa mereka menjadi perwakilan rakyat dan membawa kepentingan rakyat sebagai prioritas? tentu ini menjadi hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Rasanya rakyat tidak penar terwakilkan oleh orang-orang yang saat ini mengatakan mewakili rakyat, dikarenakan kebijakan yang mereka buat selama ini lebih menitik beratkan rakyat bagaimana tidak pajak semakin naik, bahan pangan juga naik, kebutuhan pokok makin sulit di dapatkan terlebih lagi adanya tapera jangan kan Tapera hukum pun di ubah-ubah. Ruang hidup bagi masyarakat semakin menyempit bahkan udah tercekik, lantas kedudukan anda tidak lain hanya memprioritaskan rakyat atau sekedar memperkaya diri sendiri.

Sikap para pejabat ini disebabkan pemerintahan yang ada merupakan pemerintahan sekuler, yaitu tidak dibangun berasas akidah Islam. Akibatnya, tidak muncul sikap amanah pada diri para aparat. Negara di dalam sistem sekuler memang tidak bekerja untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi para penyelenggara negara beserta kroninya.

Tentunya juga Islam mempunyai  majelis Ummah. Yang berperan untuk mewakili suara rakyat dengan penuh kesadaran dan kontrol iman. Tidak pula berharap tunjangan dan fasilitas rumah dinas. Mereka tidak memiliki motivasi aji mumpung untuk menikmati fasilitas negara, apalagi menuntut hak istimewa maupun memperkaya diri.

Majelis Ummah dengan penuh kesadaran menjalankan tugasnya sebagai wakil ummat dan mewujudkan kesejahteraan ummat. Fokus mewujudkan harapan yang mereka ketahui semua itu akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.

Posisi Majelis Umat ini jelas berbeda secara diametral dengan para wakil rakyat di dalam sistem demokrasi. Ini terlihat jelas dari peran mereka.

Dalam sistem demokrasi, wakil rakyat memiliki peran untuk melegislasi hukum perundang-undangan dan menetapkan anggaran. Fungsi ini tidak terdapat dalam Majelis Umat. Mereka mewakili umat murni dalam rangka melakukan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (al-hukkam) serta syura (musyawarah).

Begitu juga hal yang harus kita ingat, bahwa anggota Majelis Umat bukanlah pegawai negara yang berhak menerima gaji. Jika ada hal-hal yang perlu dianggarkan untuk menunjang kinerjanya, itu berupa santunan dalam jumlah yang secukupnya saja, tidak seperti tunjangan para anggota dewan yang jumlahnya fantastis.

Dengan demikian, perwujudan wakil rakyat yang benar benar akan menghantarkan kesejahteraan rakyat hanya akan didapat di dalam Islam. Dengan landasan amar ma’ruf nahi munkar, semua orang akan berlomba lomba mewujudkan kebaikan menerapkan nilai dan syariat Islam. Wallhu a’alam bisshawab.[]


  *) Mahasiswi STAI YPIQ Baubau