Investasi Digenjot, Untuk Siapa?

Oleh: Ratni Kartini*)

IndonesiaNeo, OPINI - Dilansir dari kendariinfo.com (02/01/2024), Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditarget untuk merealisasikan investasi sebesar Rp1,6 triliun pada tahun 2025. Nilai ini tentu cukup fantastis, mengingat  Kendari merupakan kota perdagangan dan jasa yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, seperti beberapa daerah lain. Untuk itu, Pemkot Kendari akan mencoba untuk mempermudah alur investasi kepada para investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya. DPMPTSP sudah melakukan berbagai upaya seperti promosi potensi Kota Kendari.

Besarnya target investasi untuk ukuran kota dengan SDA yang minim tentu saja akan dirasakan berat.  Namun demikian  Kepala DPMPTSP,  Maman Firman Syah optimis target tersebut bisa terealisasi. Hal ini berkaca pada nilai investasi Kota Kendari pada 2024 terjadi peningkatan sebanyak 50 persen dari tahun sebelumnya.  Menurutnya, ada tiga sektor penyumbang investasi terbesar di Kota Kendari yaitu perumahan, pergudangan, dan telekomunikasi. Untuk memenuhi target investasi tahun 2025, pihak DPMPTSP bisa menggaet lebih banyak investor yang masuk di Kota Kendari (Teramedia.id, 31/12/2024).

Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa investasi harus jor-joran digenjot? Begitu pentingkah investasi bagi pembangunan? Adakah alternatif lain selain dari investasi agar pembangunan itu terus berjalan? 

Investasi untuk Siapa?

Menurut wikipedia, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Pelaku investasi bisa pemerintah maupun pihak swasta (nasional, lokal, atau asing). Salah satu tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Karena dengan adanya penanaman modal dari pihak tertentu, maka akan bermanfaat dalam meningkatkan kesempatan kerja, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan teknologi dan mendorong pembangunan industri di suatu wilayah.

Sebagaimana yang diungkap oleh Kepala DPMPTSP Kota Kendari bahwa investasi  akan memberikan  dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan angka kriminalitas.  Namun realitas yang terjadi, investasi yang dilakukan ternyata tidak  berkorelasi dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam sistem kapitalisme yang dianggap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, nyatanya malah menciptakan utang yang lebih besar. Dengan karakter proyek-proyek padat modal, investasi swasta baik nasional, lokal maupun asing, nyatanya tidak banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang ada justru masuknya tenaga kerja asing secara besar-besaran sehingga menyingkirkan kesempatan pekerja dalam negeri untuk mengakses kesempatan kerja. 

Tidak bisa dimungkiri pembangunan ekonomi dalam sistem kapitalisme menyandarkan sumber pendapatannya selain dari sektor pajak dan utang adalah dari investasi. Jadi wajar saja jika investasi terus digenjot. Padahal, pembangunan ekonomi kapitalistik yang mengandalkan investasi hanya akan memperkaya korporasi. Janji kesejahteraan bagi rakyat hanyalah pemanis kata. Nyatanya sejak membanjirnya investasi, kesejahteraan rakyat tidak otomatis naik. Kebermanfaatan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh segelintir kalangan, yang notabene berdompet tebal. 

Paradigma Islam dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam sistem Islam,  negara wajib memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Standar keberhasilan dan kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan mendasar penduduk orang per orang. Artinya, jika masih ada individu rakyat yang belum bisa mengakses kebutuhan pokok, atau masih terdapat penduduk yang menganggur tidak memiliki pekerjaan, kinerja ekonomi belum bisa dikatakan baik. Melalui mekanisme ekonomi Islam, negara akan melakukan pelayanan dan penyediaan seluruh sarana dan kebutuhan publik bagi rakyat.

Menurut Dr. R.A. Vidia Gati, S.E.Ak., M.E.I (akademisi), sistem ekonomi kapitalisme sangat memuja tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi salah satu komponen dalam indikator pertumbuhan ekonomi. Hanya saja pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun ekonomi terus tumbuh, tetapi ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah. Sedangkan pembangunan dalam sistem ekonomi Islam, tidak akan bertumpu pada investasi ataupun bantuan asing. Mengingat investasi asing akan menimbulkan dampak ketergantungan ekonomi yang justru membuat negara rentan akan perubahan investor asing.

Lagipula orientasi pembangunan dalam Islam bukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan angka-angka agregat kesejahteraan, melainkan memastikan rakyat mendapatkan seluruh haknya dengan baik. Seluruh rakyat, tanpa terkecuali, mampu memenuhi kebutuhan pribadinya. Masyarakat pun dapat mengakses semua kebutuhan komunalnya dengan mudah, murah, dan berkualitas tinggi.

Lalu bagaimana sistem Islam mampu menjamin keberlangsungan pembangunan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya? Tentu saja  sumber pendapatan utama negara dalam Islam berbeda dengan sumber pendapatan negara kapitalisme. Dalam sistem Islam, sistem keuangan negara, yaitu APBN atau dikenal dengan baitul mal, memiliki pos-pos pendapatan dan pengeluaran negara yang telah ditentukan berdasarkan dalil-dalil syara. Dikelola secara terpusat oleh Negara (pemerintah) dan akan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah strategis yang diizinkan oleh hukum syara. Dalam kitab Muqaddimah ad Dustur Pasal 149 dijelaskan sumber-sumber pemasukan tetap untuk baitul mal. Dinyatakan di dalam pasal tersebut: “Sumber pemasukan tetap Baitul Mal adalah fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz, dan zakat. Harta-harta ini diambil secara kontinu (tetap), sama saja apakah ada keperluan atau tidak.”

Selain itu Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam, dimana ekonomi negara akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi riil masyarakat dalam perdagangan, pertanian, industri, dan berbagai bidang strategis lainnya. Meniadakan riba, menghapus sektor nonriil (pasar saham dan pasar modal), serta meniadakan pajak. Negara akan memastikan perdagangan luar negeri tidak mematikan berbagai jenis usaha masyarakat dengan tidak membuka keran impor yang menimbulkan dharar. Negara juga memastikan berbagai hajat hidup publik dikelola negara untuk seluas-luasnya digunakan bagi kesejahteraan rakyat, tidak diserahkan kepada swasta apalagi asing. Walllahu a'lam.[]

*) Pegiat Literasi