Banjir Terulang Lagi, Lemahnya Peran Negara dalam Mitigasi

Oleh: Rasyidah*)

IndonesiaNeo, OPINI - Persoalan banjir tak kunjung  usai. Banjir masih terus menjadi problem yang terus mengerogoti  masyarakat, apalagi musim penghujan telah tiba. Meskipun sudah melakukan  miitgasi oleh pemerintah, namun yang terjadi tetaplah kesengsaraan.

Dilansir Kompas.com, potensi banjir pesisir atau rob kembali mengancam sejumlah wilayah pesisir utara DKI Jakarta. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok merilis peringatan dini terhadap risiko peningkatan tinggi muka air laut yang dipicu oleh dua fenomena astronomi penting pada April 2025.

Fenomena astronomi tersebut, yakni Bulan Purnama yang terjadi pada 13 April 2025 dan Super New Moon pada 27 April 2025. BMKG menyampaikan, bahwa kombinasi fase bulan dengan posisi perigee (jarak terdekat bulan dengan bumi) akan meningkatkan gaya tarik gravitasi bulan terhadap air laut, sehingga berpotensi menaikkan pasang maksimum yang mengakibatkan banjir rob.

Banjir rob tidak berdampak merata, namun terdapat wilayah-wilayah tertentu di pesisir utara Jakarta yang secara geografis lebih rendah dan lebih dekat dengan garis pantai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah memberikan informasi peringatan dini mengenai sejumlah wilayah yang diperkirakan akan mengalami dampak paling signifikan dari banjir pesisir rob ini.

Seolah banjir  telah menjadi  langganan  tahunan  yang menimpa  masyarakat  Indonesia,  khususnya  wilayah DKI Jakarta. Namun, mirisnya yang terlihat dari upaya mitigasi yang di berikan oleh negara itu sangat lemah dan hasilnya pun hanya  sekedar nama bahwa negara telah melakukan  upaya tersebut.

Perlu di sadari oleh masyarakat  Indonesia, sebenarnya dari upaya  mitigasi yang lemah oleh negara  mencerminkan hilangnya Keseriusan negara untuk melindungi rakyatnya. Dan justru yang terjadi adalah merenggut nyawa dan menghancurkan  penghidupan  mereka.

Upaya mitigasi yang lemah yg di berikan  oleh negara dapat di buktikan  dari beberapa  aspek. Permata  aspek buruknya tatanan  pengelolaan  infrastruktur dalam mengendalikan  banjir. Misal  buruknya  pengelolaan saluran drainase yang tak cukup menampung debit air hujan, yang terjadi malah menyebabkan  air tergenang. Bukan mengalir mengikuti sistem saluran  drainase  yang di buat sebelumnya. Hal itu terjadi karena  terdapat  penyumbatan  saluran sistem  yang ada. Alhasil memperlihatkan  bahwa kinerja  yang di lakukan  dalam sistem ini tidak di pembaharui  sesuai  kebutuhan  yang seharusnya.

Kedua dari aspek pengelolaan lingkungan, misal  terdapat masifnya penebangan hutan dan fungsi  lahan. Hal ini juga masih rendahnya  kesadaran  masyarakat  dan negara untuk menjaga lingkungan  tempat  ia berada. Masih  saja membuang sampah sembarangan dan hutan pun tak di jaga oleh negara, justru di babat  habis demi kepentingan golongan bukan rakyat. 

Ketiga, aspek lambatnya respon ketika bencana  datang. Mulai dari keterlibatan  info peringatan, telatnya distribusi bantuan hingga kurangnya tempat pengungsian  layak. Seluruh aspek ini menggambarkan bahwa jelas mitigasi yang di lakukan negara saat ini belum menjadi prioritas utama dalam menjalankan  tugas kewajiban dalam pembangunan  negara.

Sejatinya negara  hari ini tidak menjalankan  perannya  dengan sungguh-sungguh untuk melayani rakyatnya. Justru negara berupaya keras menjadi regulator  dan fasilitator para korporat. Pembangunan ataupun infrastruktur  yang di kerjakan  oleh negara  hanya dengan tujuan  keuntungan  semata. Mengapa demikian? Sangat jelas, bahwa Indonesia mengadopsi kapitalisme untuk mengatur semua urusan kehidupan saat ini. Buktinya Kapitalisme mengorbankan keseimbangan ekosistem.Kebebasan para korporat dalam pembangunan  infrastruktur hanya cukup mengejar materi saja misal dalam mengubah lahan resapan air menjadi kawasan garapan demi mengejar pertumbuhan ekonomi, memperburuk potensi banjir. Kawasan hijau dan lahan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerapan air kini berubah menjadi kawasan industri, perumahan mewah, atau pusat perbelanjaan.

Inilah realitas  yang terjadi  jika Indonesia  mengadopsi sistem Kapitalisme sekulerisme yakni sebuah  sistem yang mengesampingkan  urusan agama dengan kehidupan, yang terjadi malah kebobrokan. Entah  kebobrokan  para penguasa dan masyarakatnya  menjadi  acuh tak acuh.

Sungguh  hanya kembali kepada Islam sebagai  solusi atas seluruh  problem kehidupan. Islam bukan hanya agama ritual  tapi juga sebagai  siyasi. Mengatur  urusan umat.

Dalam sistem Islam, peran dan kewajiban negaralah untuk melakukan  mitigasi terbaik. Artinya, negara memiliki  tanggung  jawab penuh atas rakyatnya  yakni untuk menghindarkan rakyatnya dari segala mara bahaya termasuk risiko jika terjadi bencana yang. 

Hal ini diwujudkan melalui tata kelola  pembangunan negara yang benar serta penyusunan perencanaan yang matang dalam pembangunan. Negara yang menerapkan sistem Islam akan memastikan pembangunan kota dilakukan berdasarkan prinsip mitigasi bencana. Sehingga keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. 

Dalam Islam juga mendorong adanya pemetaan wilayah secara komprehensif berdasarkan letak geografisnya. Guna menentukan area yang aman untuk pemukiman, pertanian, maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Salah satu contoh tata ruang kota pada masa kekhilafahan, yang terbebas dari bencana atau banjir adalah kota Baghdad, pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Dibangun pada tahun 762 M oleh Khalifah Al-Mansur, Baghdad dirancang dengan prinsip tata ruang yang sangat matang dan mempertimbangkan aspek geografis serta lingkungan. Kota ini dibangun di tepi Sungai Tigris, dengan sistem kanal dan saluran irigasi yang dirancang untuk mengelola air, mencegah banjir, dan menyediakan pasokan air bersih bagi penduduk.

Prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam pembangunan kota adalah sebagai gambaran  bagaimana  Islam serius menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat, melalui perencanaan yang sesuai dengan kondisi alam dan geografis setempat.

Sebab dalam Islam, negara berfungsi sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Fungsi ini menjadikan negara bertanggung jawab penuh dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan warganya. Termasuk mencegah dampak buruk dari bencana alam. Dengan menerapkan tata kelola yang sesuai dengan syariat.

Dalam Islam, negara berperan penuh menjaga dan melindungi rakyat dari kemudharatan. Bukan hanya sekadar pelaksana pembangunan  kota. Sebagaimana  hal ini sangat  sesuai dari hadis berikut:

“Imam (pemimpin) adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka, hanya dalam Islam, kehidupan  ini  akan menjadi lebih terarah dan terpehatikan  akan pemenuhan  keamanannya. Maka hanya cukup kembali kepada Islam kita berharap agar hidup ini menjadi lebih bermakna. 

Wallahualam bissawab.[]

*) Pegiat Literasi